banner 728x250

Soroti Anggaran Perjalanan Dinas dan Makan Minum 2022 Senilai Puluhan Miliar, Masyarakat dan Insan Pers Desak Kejati Lampung serta Kejari Tulang Bawang Periksa Sekretariat DPRD Tuba

Prokontra, Tulang Bawang — Penindakan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang memantik desakan publik agar aparat penegak hukum turut mengusut penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Tahun Anggaran 2022 yang dinilai janggal.

​Sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung menahan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,9 miliar pada Senin malam (19/1/2026). Keduanya yakni IF selaku Bendahara Pengeluaran OPD dan F selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Lampung Utara, menyusul penahanan lebih awal terhadap Ahmad Alamsyah (AA) selaku Sekretaris DPRD sekaligus Pengguna Anggaran yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Way Huwi, Lampung Selatan.

​Di Kabupaten Tulang Bawang sendiri, publik tengah menyoroti langkah Kejari Tulang Bawang yang menetapkan Direktur Utama (Dirut) BUMD Novi Marzani sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas desakan elemen lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, pengungkapan tersebut dinilai baru menyentuh sebagian kecil dari persoalan pengelolaan anggaran daerah.

​Berangkat dari hal tersebut, kalangan insan pers bersama masyarakat mendesak Kejati Lampung dan Kejari Tulang Bawang untuk memeriksa realisasi anggaran di sejumlah OPD Pemkab Tulang Bawang, khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022 yang mencapai puluhan miliar rupiah dan hingga kini dipertanyakan kejelasannya oleh publik, Sabtu (14/11/2026).

​“Kami minta pihak Kejati Lampung agar tidak berhenti di Lampung Utara saja, dan juga pihak Kejari Tuba jangan berhenti di Dirut BUMD saja. Coba periksa juga anggaran Sekretariat DPRD Tuba tahun 2022 yang dinilai janggal dan terindikasi korupsi,” tegas perwakilan insan pers dan masyarakat.

Berdasarkan penelusuran data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022, tercatat alokasi belanja perjalanan dinas DPRD mencapai Rp25.632.799.630 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), serta belanja makan dan minum rapat sebesar Rp3.519.000.000 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta rupiah), di luar pos anggaran lainnya yang dinilai bernilai fantastis namun belum jelas pertanggungjawaban realisasinya.

​Sementara itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Sopi’i Azhar, belum dapat memberikan tanggapan maupun keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait sorotan anggaran tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *