banner 728x250

Antisipasi Potensi Pidana Jelang Pilkades 2027, APSI Magetan Soroti Antinomi Norma Regulasi Desa dan Usulkan Judicial Review ke MK

Prokontra, Magetan — Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Nasional 2027 dihadapkan pada persoalan kepastian hukum. Ketidakjelasan norma dalam regulasi pencalonan dinilai berpotensi memicu jerat hukum pidana, tidak hanya bagi bakal calon kepala desa, tetapi juga panitia penyelenggara hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

​Isu krusial tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi publik dan seminar hukum bertajuk “Menguji Antinomi Norma dalam Regulasi Pemilihan Kepala Desa: Kajian Yuridis Pasal 33 dan Pasal 118 UU Desa terhadap Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026” yang digelar DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026). Forum ini dihadiri unsur pemerintahan desa, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), anggota DPRD Magetan, BPD, praktisi, serta akademisi.

​Ketua DPC APSI Kabupaten Magetan, Zainal Faizin, menjelaskan bahwa terdapat persoalan penafsiran pada Pasal 33 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya menyangkut syarat pencalonan dan pembatasan masa jabatan kepala desa. Perbedaan tafsir saat verifikasi administrasi berisiko fatal bagi pelaksana di lapangan.

​”Jangan sampai karena ketidakjelasan norma dalam undang-undang, justru muncul persoalan pidana,” tegas Zainal.

Zainal mengingatkan, di daerah lain pernah mencuat kasus dugaan pemalsuan surat pernyataan persyaratan pencalonan yang menyeret hampir 20 desa dalam satu kabupaten. Pengalaman tersebut harus menjadi alarm dini bagi Kabupaten Magetan agar verifikasi administrasi tidak dipandang sekadar formalitas kelengkapan berkas.

​”Kalau seseorang secara faktual sudah menjabat dua periode, tetapi membuat surat pernyataan dengan redaksional yang seolah-olah belum memenuhi kondisi tersebut, ini berpotensi menjadi persoalan hukum. Ketika panitia meloloskan, kemudian BPD tidak menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya, persoalannya bisa merembet ke banyak pihak,” jelasnya.

Sebagai solusi, APSI Magetan mendorong Pemkab, DPRD, dan pemerintah desa segera menyusun pedoman teknis yang jelas, termasuk melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah bergulir di DPRD Magetan. Namun, apabila sumber persoalan terletak pada pertentangan norma di tingkat undang-undang, ia mengusulkan langkah pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

​”Win-win solution-nya, kalau memang ada norma dalam undang-undang yang tidak selaras dan tidak memberikan kepastian hukum, seharusnya ditempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bukan seluruh undang-undangnya dibatalkan, tetapi norma yang bermasalah diuji agar ke depannya ada kepastian hukum,” paparnya.

Ia mendesak pemerintah menghadirkan kepastian hukum sebelum tahapan Pilkades 2027 bergulir agar pesta demokrasi tingkat desa tidak berujung sengketa pidana.

​”Jangan sampai Pilkades yang seharusnya menjadi sarana demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa, justru berujung pada persoalan pidana. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, sehingga calon kepala desa, panitia, maupun BPD tidak menjadi korban ketidakjelasan regulasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *