Prokontra, Singkawang — Alih-alih menjadi kebanggaan warga Kota Seribu Kelenteng, operasional Bandar Udara Singkawang (SKJ) justru menyisakan kekecewaan pahit bagi publik. Alih-alih mendatangkan kemudahan transportasi, rute udara Singkawang menuju Jakarta kembali memakan korban dari kalangan penumpang umum.
Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun oleh tim Prokontra, sebanyak 51 orang penumpang rute penerbangan Singkawang–Jakarta terpaksa menghadapi nasib malang akibat pembatalan jadwal secara mendadak. Pihak otoritas penerbangan beralasan bahwa cuaca buruk berupa kabut asap yang memangkas jarak pandang menjadi pemicu utama di balik keputusan tersebut.
Kendati demikian, alasan klasik itu menuai skeptisisme publik. Pasalnya, insiden pembatalan penerbangan semacam ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi.
Hak Konsumen Terabaikan di Tengah Polemik Pengelola
Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan ketika para penumpang harus menanggung kerugian finansial yang tidak sedikit. Mulai dari tiket yang hangus begitu saja, biaya penginapan hotel yang ditanggung mandiri, hingga kewajiban merogoh kocek pribadi demi melanjutkan perjalanan darat menuju Pontianak.
Ironisnya, di tengah penderitaan para penumpang, pihak manajemen maskapai dan Satuan Pelayanan (Satpel) Bandara Singkawang justru terkesan lepas tangan. Pihak bandara bersembunyi di balik alasan keselamatan penerbangan, sementara pihak maskapai menyoroti kelaikan fasilitas bandara. Akibat tarik-menarik argumen ini, hak-hak normatif penumpang yang secara jelas dilindungi oleh Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 89 Tahun 2015 mengenai penanganan keterlambatan sama sekali tidak diindahkan. Tidak ada mekanisme refund, opsi pengalihan jadwal (reroute), maupun penyediaan moda transportasi pengganti bagi para korban.
Peringatan Keras Pengamat: Jangan Korbankan Iklim Investasi Daerah
Melihat karut-marut tata kelola penerbangan ini, Ketua Masyarakat Transportasi Udara Indonesia (MTUI) Kalimantan Barat, Drs. Syarif Usmulyadi Al Qadrie, melayangkan kritik tajam. Ia menilai ego sektoral dan buruknya koordinasi antar-instansi berisiko membunuh masa depan dunia penerbangan di Singkawang.
“Jangan lempar tanggung jawab ke maskapai terus. Kalau koordinasi buruk seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin maskapai akan kapok dan tidak mau lagi beroperasi dari Singkawang. Yang rugi siapa? Masyarakat Singkawang!” seru Syarif dengan nada geram.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan Bandara Singkawang sejak awal turut melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para pelaku usaha lokal. Oleh sebab itu, negara tidak boleh abai pascapembangunan selesai. Ia mendesak adanya investigasi menyeluruh. “Negara harus hadir, bukan cuma saat peresmian. Audit independen harus dilakukan!” tegasnya.
Instansi Terkait Pilih Bungkam
Upaya konfirmasi mendalam yang coba dilakukan oleh tim Prokontra kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Singkawang hingga kini menemui jalan buntu. Panggilan telepon dari awak media tidak direspons, sementara pesan singkat yang dikirimkan hanya bercentang dua tanpa ada tanggapan resmi. Sikap tutup mulut ini semakin memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Tiga Desakan Utama Masyarakat
Menyikapi krisis pelayanan publik ini, elemen masyarakat secara tegas menuntut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan konkret, meliputi:
- Menyelenggarakan audit total terhadap sistem operasional serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bandara Singkawang.
- Menjatuhkan sanksi administratif secara tegas kepada maskapai yang terbukti mengabaikan hak kompensasi penumpang sesuai ketentuan PM 89 Tahun 2015.
- Membuka secara transparan pihak-pihak yang memegang kendali penuh atas manajemen operasional bandara.
Jika pemerintah pusat dan daerah membiarkan persoalan ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin bandara yang berdiri dari impian besar masyarakat tersebut hanya akan berujung menjadi proyek mercusuar yang gagal terbang secara permanen.
