Prokontra, Bengkayang — Sebanyak 109 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkayang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut kepastian hukum mengenai status kepegawaian dan kewenangan mereka dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Mereka mendesak pemerintah agar mengangkat seluruh personel tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lambat tahun 2027.
Tuntutan tersebut mengemuka menyusul digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada Rabu (11/11/2026) yang membahas polemik kewenangan Satpol PP di seluruh Indonesia.
Ketua Forum PPPK Polisi Pamong Praja Lintas Pemda Kalimantan Barat, Ferianus Zebua, yang mewakili 109 personel Satpol PP Bengkayang, mengungkapkan bahwa ketidaksinkronan status menimbulkan situasi dilematis saat bertugas di lapangan.
”Secara tugas kami menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum. Namun secara status, kewenangan kami sering dipertanyakan karena kami PPPK, bukan PNS. Ini yang kami minta diluruskan,” kata Ferianus kepada tim Prokontra, Jumat (13/11/2026).
Benturan Regulasi: Pasal 255 vs Pasal 256 UU Pemda
Secara yuridis, pembentukan Satpol PP mengacu pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pada Pasal 256 undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional PNS.
Forum menilai terdapat ketidakselarasan antara beban kerja dan status kepegawaian. Dalam praktiknya, penindakan hukum daerah yang bersifat yustisial hanya sah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berstatus PNS, sedangkan personel non-PNS hanya memiliki ruang lingkup sebatas membantu tugas operasional.
Empat Tuntutan 109 Personel Satpol PP Bengkayang
Melalui forum tersebut, 109 personel Satpol PP Kabupaten Bengkayang mengajukan empat poin tuntutan utama kepada negara:
- Penerbitan penegasan tertulis mengenai kewenangan Satpol PP berstatus PPPK yang telah memenuhi kualifikasi dalam penegakan Perda non-yustisial.
- Peninjauan ulang kebijakan pengalihan Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, disertai tuntutan pengangkatan 109 personel menjadi PNS paling lambat pada tahun 2027.
- Jaminan perlindungan hukum bagi personel yang menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Kepastian jenjang karier, perolehan angka kredit, serta jaminan kesejahteraan.
Catatan Redaksi: Menimbang Keseimbangan Kebijakan Nasional
Persoalan ini perlu disikapi secara proporsional. Di satu sisi, pemerintah pusat melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan skema PPPK sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN secara nasional. Secara hukum, PPPK merupakan bagian dari ASN dengan hak yang hampir setara dengan PNS, kecuali pada aspek jaminan pensiun dan skema manajemen karier.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa tugas pemeliharaan ketertiban umum tetap dapat dijalankan oleh personel PPPK, sementara kewenangan yustisial secara spesifik melekat pada PNS yang telah dikukuhkan sebagai PPNS.
Oleh karena itu, BAP DPD RI diharapkan mampu merumuskan rekomendasi yang berkeadilan: memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi personel yang telah mengabdi bertahun-tahun, sekaligus tetap menjaga konsistensi sistem kepegawaian nasional. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan tenggat waktu pengangkatan PNS tahun 2027 tersebut.
