Prokontra, Blitar — Rencana pengalokasian dana hibah sebesar Rp2,3 miliar kepada ST dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 resmi dipastikan batal. Pembatalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, menegaskan keputusan penghapusan alokasi dana tersebut usai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027.
“Anggaran hibah untuk ST nggak jadi, dihapus,” tegas Rifai.
Rifai menambahkan, jajaran dewan menargetkan pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat dituntaskan secara keseluruhan untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna persetujuan bersama sebelum tenggat akhir bulan ini.
“Nanti sebelum 30 November 2026 akan diparipurnakan Ranperdanya,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi III, Aryo Nugroho, mengonfirmasi bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, telah menyampaikan secara eksplisit ketiadaan anggaran hibah tersebut dalam forum pembahasan.
“Iya, ini tadi disampaikan oleh Bu Khusna Lindarti, untuk dana hibah ke ST tahun depan tidak ada,” kata Aryo.
Aryo mengungkapkan bahwa kebijakan serupa mengenai pembatalan hibah untuk ST disinyalir juga berlaku di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mengodekan bahwa meski Ranperda APBD 2027 belum diketok sah, pernyataan resmi dari Sekda memberikan kepastian hingga 90 persen bahwa hibah tersebut gugur.
Lebih lanjut, Aryo mendorong agar alokasi anggaran Rp2,3 miliar tersebut dialihkan untuk program pembangunan atau pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk dana yang seharusnya dihibahkan ke ST sebesar Rp2,3 miliar itu bisa kita alokasikan ke kegiatan lain yang tentunya prioritas kita tetap yang berimpact langsung ke masyarakat,” pungkas Aryo.
