Ilustrasi Narasi Fakta, Jelas, dan Sesuai Aturan Partai
ProKontra, Magetan – Di tengah perjalanan demokrasi di tanah Magetan, baru-baru ini muncul hal yang menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat, sekaligus menimbulkan tanda tanya yang cukup besar. Hal ini menyangkut proses penunjukan sosok yang dipercaya untuk menduduki jabatan strategis Ketua DPRD Kabupaten Magetan, yang dikaitkan dengan aturan dan prosedur yang berlaku di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, DPP PKB terlebih dahulu telah menyelenggarakan Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Magetan. Hasil dari ujian tersebut merupakan fakta yang diketahui banyak pihak: semua calon yang mengikuti ujian tersebut dinyatakan tidak lulus. Dan di antara mereka yang tidak memenuhi syarat dalam ujian calon Ketua DPC itu adalah Ibu Riyin.
Namun, hal yang kini membuat masyarakat bertanya-tanya adalah langkah selanjutnya yang diambil. Setelah dinyatakan tidak lulus dalam ujian untuk memimpin partai di tingkat Kabupaten, justru nama Ibu Riyin kini ditunjuk oleh DPP PKB untuk menduduki jabatan yang jauh lebih tinggi, lebih luas cakupannya, dan lebih berat tanggung jawabnya: sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Penunjukan ini nantinya akan ditetapkan, baik sebagai Pelaksana Tugas (PLT) maupun secara Definitif.
Hal ini tentu menimbulkan keraguan di hati masyarakat luas. Sebab, jabatan Ketua DPRD bukan sekadar memimpin satu organisasi atau satu partai saja. Beban dan tugasnya jauh lebih besar dan mulia. Seorang Ketua DPRD dituntut kemampuan yang luar biasa: ia harus mampu memimpin, menyatukan pandangan, serta mengkoordinasikan seluruh Partai Politik yang memiliki wakil dan kursi di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ia menjadi pemimpin bagi semua perwakilan rakyat, bukan hanya bagi partainya sendiri.
Jika seseorang dinyatakan belum memenuhi syarat kelayakan dan kepatutan untuk memimpin satu partai saja melalui ujian yang telah diselenggarakan, bagaimana masyarakat dapat yakin bahwa orang yang sama mampu memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat, mengurus kepentingan lebih banyak pihak, dan menyatukan berbagai perbedaan pendapat dari seluruh partai di DPRD?
Inilah hal yang menjadi tanda tanya besar di tengah warga Magetan. Aturan seharusnya menjadi landasan kepercayaan, dan kelayakan seharusnya menjadi jaminan kemampuan. Masyarakat berharap pemimpin yang mereka pimpin benar-benar telah teruji, layak, dan mampu memikul amanah sebesar itu demi kemajuan Magetan tercinta.
