banner 728x250

Berantas Peredaran Rokok Ilegal Jelang Akhir 2026, Satpol PP Damkar Ponorogo Siapkan 20 Kali Operasi Penindakan

Prokontra, Ponorogo — Upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo terus digencarkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Ponorogo menyiapkan sebanyak 20 kali operasi penindakan hingga penghujung tahun 2026 guna mempersempit ruang gerak peredaran rokok tanpa pita cukai maupun produk hasil tembakau yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

​Pada dua operasi perdana yang digelar 3 dan 4 November lalu, petugas gabungan telah menyasar 24 toko di empat kecamatan, meliputi Kecamatan Babadan, Ponorogo Kota, Sukorejo, dan Siman. Meski belum ditemukan pelanggaran dalam razia awal tersebut, pengawasan dipastikan terus berlanjut.

​Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Damkar Ponorogo, Subiyantoro, menegaskan bahwa hasil nihil pada operasi perdana tidak menyurutkan langkah penindakan. Razia berikutnya akan menyasar seluruh wilayah kecamatan di Ponorogo secara acak dan tertutup.

​”Total ada 20 kali penindakan yang direncanakan dengan sasaran seluruh kecamatan. Lokasi razia berikutnya belum diumumkan, agar operasi tidak mudah diantisipasi,” tegas Subiyantoro, Senin (9/11/2026).

​Ia mengungkapkan, pengawasan secara khusus juga diarahkan ke wilayah pinggiran. Merujuk evaluasi penindakan tahun sebelumnya, temuan peredaran rokok ilegal justru banyak terdeteksi di kecamatan-kecamatan di luar pusat kota, seperti Kecamatan Balong dan Kecamatan Sukorejo.

​”Pengalaman penindakan tahun lalu menunjukkan peredaran rokok ilegal justru ditemukan di wilayah pinggiran. Di antaranya Kecamatan Balong dan Kecamatan Sukorejo,” ungkapnya.

Untuk menopang rangkaian kegiatan tersebut, Satpol PP Damkar Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran ini difokuskan tidak hanya untuk operasi penindakan di lapangan, tetapi juga kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat maupun para pedagang.

​Dalam pelaksanaannya, operasi melibatkan tim lintas instansi yang terdiri dari Bea Cukai Madiun, Kejaksaan, Polres Ponorogo, hingga Polisi Militer TNI. Sementara itu, sosialisasi kepada pedagang digerakkan melalui koordinasi bersama kepala seksi ketenteraman dan ketertiban (kasi trantib) di tiap kecamatan dengan materi seputar identifikasi ciri rokok ilegal dan sanksi hukumnya.

​Subiyantoro menjelaskan, kategori rokok ilegal tidak terbatas pada kemasan polos tanpa pita cukai, melainkan mencakup pula penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita cukai yang salah peruntukan maupun salah personalisasi. Ia pun mengajak masyarakat berperan aktif membantu pengawasan petugas.

​”Kami berharap masyarakat ikut andil melaporkan bilamana ada rokok ilegal,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *