Prokontra, Sekadau — Keberadaan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Sekadau yang dibeli menggunakan anggaran daerah menuai tanda tanya besar. Aset negara yang semestinya menunjang pembangunan infrastruktur masyarakat tersebut justru ditemukan terparkir di kawasan pergudangan besi rongsokan milik Edi Turbo di Jalan Budi Utomo, Siantan.
Temuan di lapangan ini memicu polemik serius lantaran status penghapusan dan pelelangan aset daerah tersebut menuai keterangan yang saling bertolak belakang antarpejabat di lingkungan Pemkab Sekadau. Padahal, aset tersebut sebelumnya diklaim telah melalui proses lelang resmi dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.
Silang Sengkarut Keterangan Pejabat
Perbedaan keterangan mencuat dari pernyataan dua pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini menjabat Camat Sekadau Hulu, Wardianus Fransisco alias Mejeng, menyatakan bahwa alat berat tersebut telah dilelang beberapa tahun silam.
”Sudah dilelang 3 tahun lalu,” tegas Wardianus Fransisco.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau tahun 2026, Nurhadi. Ia menyebut proses lelang baru dilaksanakan pada tahun lalu.
”Baru dilelang tahun 2025,” ujar Nurhadi.
Perbedaan versi antara kedua pejabat tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai rekam jejak administrasi aset pada masa kepemimpinan Fasipikus Iwan Parantika selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau tahun 2021, yang kala itu memegang kendali pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah.
Dibenarkan Pekerja Gudang Besi Tua
Berdasarkan penelusuran tim media di lokasi pergudangan besi tua milik Edi Turbo di kawasan Siantan, keberadaan alat berat milik Pemkab Sekadau tersebut terpantau masih berada di area gudang. Sejumlah pekerja di lokasi turut membenarkan bahwa unit alat berat itu memang berada di sana.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai mekanisme pelepasan aset daerah bernilai miliaran rupiah tersebut—apakah benar melalui prosedur lelang resmi negara atau justru beralih tangan tanpa prosedur yang semestinya.
Keterbukaan Dokumen Lelang Dipertanyakan
Hingga saat ini, belum ada satu pun dokumen resmi terkait pelepasan aset tersebut yang dibuka secara transparan kepada publik, mulai dari Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset, Berita Acara Penilaian, Pengumuman Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Risalah Lelang, hingga bukti setor hasil lelang ke Kas Daerah.
Publik mendesak Pemkab Sekadau membuka seluruh dokumen administrasi tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun kerugian keuangan negara atas aset yang dibeli dari uang rakyat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait guna memberikan klarifikasi resmi atas temuan ini.













