ProKontra, Madiun – Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun turut berpartisipasi dalam kegiatan Bahana Bersahaja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun di Lapangan Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pada Rabu (22/7/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Madiun yang dilaksanakan secara bergilir di berbagai desa sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga.
Bahana Bersahaja menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, baik fisik maupun nonfisik, serta membuka ruang dialog antara masyarakat dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, maupun masukan secara langsung kepada pimpinan daerah, sekaligus menjadi sarana promosi potensi yang dimiliki setiap desa.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghadirkan stand layanan pertanahan yang memberikan informasi dan konsultasi kepada masyarakat terkait berbagai layanan pertanahan.
Kehadiran stand pelayanan ini bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara langsung mengenai administrasi pertanahan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Rully Handayani, S.H., M.Kn., yang meninjau langsung pelaksanaan layanan pertanahan dan berinteraksi dengan masyarakat yang memanfaatkan layanan pada stand Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
“Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam Bahana Bersahaja merupakan wujud komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah dijangkau, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Madiun, diharapkan pelayanan publik dapat semakin dekat dengan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
