ProKontra, Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan secara resmi mengawali pelaksanaan program Bulan Periksa Mata 2026 melalui kegiatan Diskusi Publik dan Launching Bulan Periksa Mata yang berlangsung di Ruang Rapat Ki Mageti, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momen pemberian apresiasi kepada sembilan kecamatan yang dinilai mampu menghadirkan berbagai inovasi unggulan dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan penglihatan di masyarakat.
Acara yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, serta kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Magetan itu dibuka oleh Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, yang hadir mewakili Bupati Magetan. Turut hadir Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, bersama jajaran, Tim I SEE, para orang tua, serta siswa penerima manfaat program kesehatan mata.
Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Para Mitra Indonesia menyerahkan penghargaan kepada sembilan kecamatan yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi terbaik di bidang kesehatan mata.
Masing-masing kecamatan menghadirkan program dengan pendekatan yang beragam guna mendukung deteksi dini dan pencegahan gangguan penglihatan sejak usia sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Adapun sembilan kecamatan penerima penghargaan tersebut yakni Plaosan dengan program IM3 SHINE, Maospati melalui CAKRAWALA MAOSPATI, Magetan dengan SI MATA CANDI, Kawedanan melalui SIPEKAMATA, Bendo dengan PELITA MATA, Ngariboyo melalui SI BENING, Sidorejo dengan SIDOCERAH, Barat melalui BARAT CLING, serta Karas dengan program CEMARA KARAS.
Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan penghargaan kepada seluruh kecamatan yang telah berinisiatif mengembangkan program kesehatan mata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesehatan penglihatan memiliki peran penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat.
“Dengan penglihatan yang baik, masyarakat dapat menjalankan aktivitas belajar, bekerja, dan berinteraksi secara optimal sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik,” ujarnya.
Selain menerima penghargaan, Kecamatan Ngariboyo dan Karas mendapat perhatian khusus karena dinilai sukses mengintegrasikan program kesehatan mata ke dalam perencanaan pembangunan desa.
Di Kecamatan Ngariboyo, Desa Sumberdukun, Balegondo, dan Selopanggung telah mengalokasikan anggaran APBDes untuk mendukung kegiatan sosialisasi kesehatan mata yang inklusif. Sementara itu, Desa Taji dan Temenggungan di Kecamatan Karas memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan skrining ketajaman penglihatan secara rutin bagi masyarakat.
Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan puskesmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini.
Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, menegaskan bahwa upaya menjaga kesehatan mata tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai sektor.
“Deteksi dini gangguan penglihatan pada siswa perlu dibangun melalui sistem yang ada di sekolah. Dengan demikian, anak yang membutuhkan penanganan dapat segera dirujuk sesuai prosedur tanpa harus menunggu pemeriksaan rutin dari puskesmas. Di tingkat masyarakat juga diperlukan kader yang mampu bergerak secara mandiri agar program ini dapat terus berjalan dan mendukung pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan kacamata kepada sejumlah siswa penerima manfaat serta pemberian penghargaan kepada kecamatan dengan inovasi terbaik di bidang kesehatan mata.
Salah satu penerima manfaat, Doni, siswa SLB Idhati Parang, turut membagikan pengalamannya. Ia mengaku mulai mengalami gangguan penglihatan sejak tahun 2020. Setelah menjalani pemeriksaan dan pendampingan dari Yayasan Para Mitra Indonesia, Doni memperoleh penanganan lanjutan di Surabaya dan diketahui menderita katarak serta glaukoma.
Melalui peluncuran Bulan Periksa Mata 2026, Pemkab Magetan berharap gerakan skrining dan edukasi kesehatan mata dapat semakin diperkuat secara inklusif hingga menjangkau sekolah, desa, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal.
