Ilustrasi dua anggota dewan saling bersuara dan aktifis mencermati
ProKontra, Magetan – Di tengah heningnya suara dari kursi-kursi wakil rakyat, baru dua orang anggota DPRD yang berani membuka suara lewat ruang publik. Sisanya? Sebagian besar bungkam seribu bahasa, seolah tak ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada rakyat yang sudah menggaji mereka dengan uang pajak yang tak sedikit.
Kondisi ini justru mengundang sorotan tajam dari para pegiat dan pemerhati kebijakan. Suara yang jarang terdengar itu ternyata menyembunyikan dua istilah yang pas sekali dengan apa yang terjadi di balik dinding Badan Anggaran dan ruang rapat pengurangan fakta secara sengaja dan penindasan kebenaran.
Artinya begini sederhananya:
“Yang pertama tidak menceritakan semuanya secara utuh. Yang kedua memastikan hal-hal yang benar tapi tak menguntungkan itu sama sekali tak terlihat.”
Kalau keduanya digabung? Maka fakta yang tak nyaman bukan cuma disembunyikan, tapi dibuat seolah-olah tidak pernah ada sama sekali.
“Coba saja lihat, dari puluhan anggota dewan yang duduk, kalau cuma sepuluh persen saja yang saling beradu argumen, saling koreksi apa yang benar dan salah, pasti rakyat di warung kopi sampai pelosok desa punya bahan pikiran sendiri. Itu baru namanya demokrasi yang terang benderang,” ujar salah satu pengamat.
Sayangnya harapan itu terasa berat terwujud, karena kepentingan bersama seringkali lebih kuat daripada keberanian menyampaikan kebenaran.
Ada yang menuding: bukankah pihak yang seharusnya memastikan semua data terbuka baik usulan pemerintah maupun usulan dewan justru ikut bermain dalam pola diam ini? Kalau semua lembar anggaran, semua rencana, semua hitungan ditunjukkan apa adanya tanpa ada yang disembunyikan, rakyat pasti bisa menilai sendiri mana yang benar dan mana yang sekadar sandiwara.
“Rakyat sekarang sudah pintar, tidak perlu lagi diatur-atur apa yang boleh diketahui dan apa yang dilarang diketahui,” tegas para aktifis.
Diamnya mayoritas wakil rakyat bukanlah tanda tenang atau setuju. Diamnya itu adalah senjata politik paling tajam. Saat rakyat tidak mendapat keterangan lengkap, rakyat jadi bingung, tidak bisa menilai, akhirnya keputusan besar pun meluncur begitu saja tanpa ada yang sadar ada yang dirugikan.
Satu hal yang patut diingat: keberanian dua orang ini patut diapresiasi, tapi kalau yang lain masih memilih menutup mata dan mulut demi menjaga kenyamanan sendiri, maka jangan heran kalau rakyat mulai bertanya: untuk siapa sebenarnya kalian duduk di sana?
Kalau bukan untuk menyuarakan kebenaran dan kepentingan rakyat, lalu apa gunanya jabatan itu dibayar dari keringat rakyat?
Masih berapa lama kebenaran harus dikunci? Masih berapa lama rakyat harus diberi keterangan yang dipotong-potong? Semua menunggu, bukan menunggu janji manis, tapi menunggu keberanian berbicara apa adanya.
