ProKontra, Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk memperbaiki jalan rusak dan berlubang sepanjang tahun 2025. Anggaran ini dialokasikan untuk pemeliharaan rutin dan berkala di berbagai titik yang menjadi prioritas.
“Untuk pemeliharaan jalan ada sekitar Rp 25 miliar. Ini terbagi untuk pemeliharaan jalan rutin maupun berkala,” ujar Kepala Dinas PUPR Magetan, Muhtar Wakid, saat ditemui di kantornya.
Muhtar menegaskan, perbaikan jalan tidak hanya mengandalkan proyek besar yang memerlukan waktu, tetapi juga melalui penanganan cepat oleh Unit Reaksi Cepat (URC) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Langkah ini penting untuk merespons cepat keluhan masyarakat.
“Kalau ada keluhan masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti di Tunggur kemarin, ada jalan ambles, langsung kita tangani. Itu tugas UPTD,” jelasnya.
Namun di lapangan, Muhtar mengakui UPTD menghadapi keterbatasan. Baik dari sisi tenaga, peralatan, maupun anggaran.
Idealnya, satu UPTD membutuhkan anggaran sekitar Rp 750 juta per tahun, namun dana yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 250 hingga Rp 300 juta per tahun. Sayangnya, sebagian besar dana tersebut terserap untuk membayar upah tenaga kerja sehingga pengadaan material sangat terbatas.
“Upahnya di situ semua, akhirnya untuk material dan layanan terbatas sekali. Itu yang jadi kendala di lapangan,” ungkapnya.
Beberapa titik jalan rusak yang menjadi sorotan antara lain ruas Baleasri–Parang yang sudah lama diajukan perbaikan, tetapi belum terealisasi karena panjang dan banyaknya kerusakan.
Bahkan, protes warga sempat muncul dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Wisata Seribu Lobang” di Desa Silotinatah. Muhtar menyebut, lubang yang dimaksud mencapai sekitar 444 titik yang menjadi prioritas perbaikan di jalan poros kabupaten.
“Yang dimaksud seribu lubang itu, kami hitung ada sekitar 444 lubang yang ditangani. Rata-rata berada di jalan poros kabupaten yang menjadi prioritas,” terangnya.
Muhtar juga mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan realokasi anggaran pasca kebijakan efisiensi yang sebelumnya memangkas belanja infrastruktur dari Rp 36 miliar menjadi Rp 24 miliar. Usulan tambahan anggaran ini sedang dalam proses pembahasan, apalagi bupati baru dilantik dengan prioritas memperbaiki infrastruktur jalan.
“Jalan tanpa lubang. Itu harapan semua, tapi tentu tidak mudah diwujudkan jika melihat keterbatasan anggaran. Sebetulnya bisa saja tambal semua, tapi kalau tak diikuti perawatan berkelanjutan, besok juga bisa rusak lagi,” jelasnya.
Menurut Muhtar, keberlangsungan anggaran pemeliharaan sangat penting untuk menjaga jalan tetap dalam kondisi layak dan aman. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, program jalan mulus tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau anggarannya turun terus, tentu saja lubangnya makin banyak. Tapi kami tetap komitmen untuk segera merespons setiap laporan masyarakat,” pungkas Muhtar.
