ProKontra, Magetan – Suasana depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (1/9/2025), dipenuhi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM STAIM Magetan dan PC PMII Magetan.
Dalam aksi bertajuk Rakyat Magetan Bersuara, mereka menyampaikan aspirasi publik dari isu nasional hingga kritik terhadap kebijakan daerah.
Orasi mahasiswa menyoroti perlindungan demokrasi, keadilan ekonomi, hingga pengawasan aparat. Mereka juga menilai 100 hari kerja Bupati Magetan belum memenuhi harapan, terutama soal pengadaan kendaraan dinas.
Aksi ini langsung direspons jajaran pimpinan DPRD. Ketua DPRD Suratno bersama Wakil Ketua Puthut Pujiono dan Pangayoman turun menemui massa. Turut hadir Wakil Bupati Suyatni Priasmoro, Pj Sekda Muhtar Wahid, Kapolres AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, Dandim 0804 Letkol Inf Hasan Dasuki, serta sejumlah anggota dewan dan Forkopimda.
“Kami memahami keresahan yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa. Aspirasi ini kami terima dan akan kami teruskan sesuai mekanisme, mulai ke tingkat provinsi hingga DPR RI,” kata Suratno di hadapan peserta aksi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana damai. “Mari kita jaga penyampaian aspirasi dengan damai agar tidak menimbulkan gesekan,” tegasnya.
Sebagai bentuk empati, Suratno mengajak mahasiswa berdoa bersama untuk korban jiwa dalam demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah.
Aksi ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan mahasiswa kepada Ketua DPRD. Suratno menegaskan, dokumen tersebut akan segera ditindaklanjuti ke DPR RI melalui jalur resmi maupun saat anggota dewan turun ke daerah pemilihan.
Setelah dari DPRD, mahasiswa melanjutkan aksi ke depan Polres Magetan. Kapolres AKBP Raden Erik menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keamanan, menolak tindakan represif, serta akan menindak aparat jika terbukti melanggar aturan.
Rangkaian aksi berjalan kondusif hingga usai. Ribuan personel gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, Dishub, hingga Pam Swakarsa dari perguruan silat dan Banser ikut diterjunkan untuk pengamanan.
Aksi damai ini disebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa, rakyat, dan pemerintah daerah, sekaligus momentum bagi DPRD untuk memperkuat perannya dalam mengawal kebijakan pemerintah.
