ProKontra, Magetan – Komitmen transparansi keuangan daerah terus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Magetan yang digelar pada Jumat (13/06/2025), dengan agenda Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan penjelasan dua Raperda baru.
Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, memaparkan secara langsung capaian dan realisasi pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024 di hadapan Forkopimda, Kepala OPD, Anggota DPRD, dan para tamu undangan.
“Laporan Pertanggungjawaban APBD merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Laporan ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan profesional,” tegas Nanik.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nanik juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat yang turut berperan dalam pembangunan Magetan selama satu tahun terakhir.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Magetan, Suratno, memberikan apresiasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
“Dari audit BPK RI Jawa Timur, kita patut berbangga karena sejak tahun 2014 Kabupaten Magetan mendapatkan predikat opini WTP,” ungkap Suratno.
Suratno juga menekankan pentingnya mempertahankan prestasi tersebut, apalagi tingkat kepatuhan Magetan terhadap rekomendasi BPK kini menempatkan kabupaten ini di posisi keempat terbaik se-Jawa Timur.
“Kita syukuri, ketaatan, kepatuhan terhadap rekomendasi hasil temuan BPK kita nomer 4 se-Provinsi Jawa Timur. Capaian ini harus menjadi motivasi kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik,” tutupnya.
