Wali Kota Madiun Maidi
ProKontra, Kota Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang seluruh Provinsi Jawa Timur pada hari Senin (19/1/2026), dengan kejutan yang lebih dahsyat dari sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi, sosok yang baru saja meraih kemenangan gemilang di Pilkada 2024 dengan dukungan besar dari 11 partai politik, kini terjerat dalam jaring korupsi yang diduga telah merusak banyak proyek pembangunan dan menyalahgunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.
Aksi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK tidak dilakukan secara sembarangan. Sebelumnya, lembaga anti-korupsi tersebut telah menjalankan penyelidikan tertutup selama beberapa waktu di wilayah Kota Madiun, yang akhirnya membawa mereka pada momen penangkapan yang sangat terencana. Tak hanya satu figur publik saja, tim KPK berhasil mengamankan total 15 orang dalam satu waktu, yang diperkirakan terdiri dari pejabat pemerintah kota, pengusaha, dan pihak terkait lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi yang telah berjalan cukup lama.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 orang, termasuk diri Wali Kota Maidi sendiri, langsung dibawa terbang ke Jakarta menggunakan kendaraan khusus KPK untuk menjalani pemeriksaan yang disebutkan akan sangat intensif dan mendalam. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi aksi OTT tersebut dengan nada tegas dan tidak menyembunyikan bahwa kasus ini memiliki potensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang digarap KPK di awal tahun 2026.
“Benar, hari ini kita telah melakukan tindakan penangkapan terhadap sejumlah pihak di Kota Madiun. Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di beberapa lokasi yang kami geledah. Dugaan korupsi sangat kuat terkait dengan aliran dana proyek pembangunan yang ada di kota ini, serta penyalahgunaan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Budi dalam konferensi pers singkat yang dilakukan segera setelah OTT berlangsung.
Ia menambahkan, uang tunai yang diamankan telah disimpan di gudang barang bukti KPK Jakarta dan akan melalui proses pemeriksaan untuk mengetahui sumber dan alur peredaran uang tersebut. “Setiap rupiah yang dicurigai berasal dari korupsi akan kita telusuri hingga akar-akarnya. Tidak ada satu pun pihak yang akan lolos dari proses hukum,” tegasnya.
Kisah Sukses yang Runtuh Tiba-tiba dari Panggung Politik, Maidi yang dulunya merupakan guru geografi biasa di SMAN 1 Kota Madiun sejak tahun 1989 hingga awal 2000-an, memang memiliki perjalanan karir yang cukup mengesankan sebelum merambah dunia politik. Setelah menjadi guru, ia kemudian menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Kota Madiun sebelum melangkah ke jabatan struktural di pemerintahan kota.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga akhirnya naik menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Pada tahun 2009, ia mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun, posisi yang diembannya selama sembilan tahun penuh dan membuatnya dikenal luas di lingkungan pemerintahan lokal.
Maidi pertama kali mencicipi panggung politik pada Pilkada 2018 dan berhasil terpilih sebagai Wali Kota bersama Inda Raya. Setelah lima tahun menjabat dan menunjukkan berbagai program kerja, ia kembali maju pada Pilkada 2024 lalu bersama pasangannya Bagus F Panuntun. Pada kesempatan itu, pasangan mereka meraih kemenangan telak dengan memperoleh 65.583 suara atau sekitar 56 persen dari total suara yang sah. Mereka mengungguli pesaing lainnya, Bonie Laksmana–Bagus Rizki dengan 45.923 suara (39,2 persen) dan pasangan Inda Raya–Aldi yang hanya memperoleh 5.522 suara (4,7 persen).
Kemenangan tersebut semakin menarik perhatian karena didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 11 partai politik, di antaranya PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP. Bahkan, pasangan Maidi-Panuntun berhasil menang di seluruh kecamatan yang ada di Kota Madiun, menunjukkan dukungan masif dari masyarakat setempat yang kini pasti merasa kecewa dengan kejadian yang terjadi.
Saat ini, KPK sedang menyelidiki setiap sudut kasus yang disebutkan akan mengungkapkan konstruksi korupsi yang lebih dalam dan mungkin melibatkan lebih banyak pihak. Tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap semua orang yang diamankan, baik yang berada di Jakarta maupun yang masih di Madiun. Status hukum para tersangka akan segera ditetapkan setelah proses pemeriksaan di markas KPK Jakarta selesai, dan banyak pihak yang memperkirakan kasus ini akan menjadi batu loncatan bagi penegakan hukum terhadap korupsi di tingkat daerah.
Para tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Jawa Timur telah memberikan tanggapan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di daerah, bahwa tidak ada satu pun orang yang bisa lepas dari jerat hukum jika melakukan tindakan korup. Mereka juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur tekanan dari manapun agar kasus ini bisa diselesaikan dengan adil.
