ProKontra, Magetan — Situasi ini terasa janggal dan sulit diterima logika. Berdasarkan siklus alam, akhir Maret hingga awal April mestinya menjadi awal musim kemarau. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hujan turun terus-menerus seolah langit tak berhenti menumpahkan air, dengan intensitas yang terasa di luar kebiasaan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan: apakah ini sekadar fenomena cuaca, atau peringatan dari alam atas ulah manusia?
Seorang aktivis lingkungan, Gimbal, pernah menyampaikan peringatan tegas: “Jika kita abai terhadap lingkungan, maka bencana akan datang dan merugikan kita sendiri.”
Kini, peringatan itu seperti menjadi kenyataan. Kita disuguhi kondisi yang memprihatinkan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air kini beralih menjadi kawasan wisata dan lahan pertanian intensif demi keuntungan jangka pendek. Sampah plastik berserakan tanpa pengelolaan yang baik, menyumbat aliran air. Alam pun tidak lagi mampu menampung beban, sehingga air meluap menjadi bencana yang dirasakan saat ini.
Kondisi ini menjadi bahan perbincangan di warung-warung kopi. Berbagai tanggapan muncul. Ada yang bersikap acuh tak acuh: “Serahkan saja pada ahli dan teknisi, kita tidak perlu ikut campur.” Sikap seperti ini justru melemahkan daya kritis masyarakat.
Di sisi lain, muncul komentar yang menyoroti semboyan daerah: “Magetan Kumandang Yen Kabeh Tumandang” (Magetan akan maju jika semua bekerja).
Namun kenyataannya, masyarakat sudah bekerja keras. Lalu mengapa hasilnya belum optimal? Muncul sindiran bahwa semboyan tersebut seakan tak lagi relevan, dan layak diubah menjadi: “Magetan Kumandang Yen Kabeh Madiang” (Magetan gemilang jika semua ikut menikmati hasil).
Hal ini karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang bekerja memang banyak, tetapi yang menikmati hasil dan kemudahan hanya segelintir elit. Hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan yang cenderung menonjolkan aksi di media sosial.
Terlihat Kepala Dinas mempublikasikan kebijakannya, anggota dewan turun langsung ke lapangan seperti gorong-gorong. Namun sayangnya, banyak aksi tersebut terkesan sebatas pencitraan tanpa solusi nyata dan tanpa dukungan anggaran yang jelas. Bahkan, ada yang dijuluki “Sambong-nya Magetan” karena lebih banyak memberi perintah tanpa solusi.
Model kepemimpinan seperti ini jelas tidak efektif. Persoalan banjir dan lingkungan bukan tanggung jawab satu individu atau satu dinas saja, melainkan persoalan besar yang membutuhkan kerja sama.
Seharusnya, pimpinan tertinggi di Magetan segera mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan seluruh OPD terkait, para ahli lingkungan, serta unsur TNI dan Polri. Mereka perlu duduk bersama untuk mencari solusi mendasar, bukan sekadar penanganan sementara.
Namun realitanya berbeda. Saat ASN mengadakan kegiatan bersih-bersih di sekitar Pasar Baru pada hari Jumat, warga justru hanya menjadi penonton. Pihak kelurahan tampak tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Padahal, jika diajak, warga kemungkinan besar akan berpartisipasi. Justru dari masyarakatlah dapat diperoleh informasi nyata, keluhan langsung, serta solusi yang sesuai kondisi lapangan.
Masyarakat Magetan pada dasarnya patuh dan bersedia bekerja sama, asalkan pemerintah terbuka dan transparan. Warga tidak menolak pembangunan, tetapi ingin mengetahui proyek yang berjalan, apakah berdampak positif atau justru merusak lingkungan.
Sayangnya, saat ini terlihat masing-masing OPD berjalan sendiri tanpa koordinasi. Padahal, persoalan ini kompleks dan melibatkan banyak sektor, sehingga tidak mungkin diselesaikan oleh satu instansi saja.
Sudah saatnya menghentikan kerja setengah hati dan konflik internal. Semua pihak perlu bersatu, melibatkan seluruh elemen termasuk TNI/Polri, didukung anggaran memadai, serta menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif, bukan sekadar penonton. Jika kebersamaan terwujud, bukan tidak mungkin Magetan benar-benar akan “Kumandang” dan terbebas dari ancaman bencana.
