Proyek Desa Bulu Das Solo saat media ini ke lapangan mendengar ucapan ucapan yqng menghargai masyarakat
ProKontra, Magetan – Di tengah harapan warga Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro akan adanya perubahan berkat proyek bersumber APBN yang berjalan di wilayahnya, justru muncul sejumlah kisah yang menggoreskan akal sehat dan rasa keadilan.
Proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat ini malah menyisakan tanda tanya besar, mulai dari ketidaksediaan pihak terkait memberikan penjelasan hingga perlakuan yang dirasakan warga setempat.
Pihak perusahaan pelaksana proyek ini seolah-olah berada di menara gading. Ketika media berupaya mencari kebenaran dan meminta klarifikasi terkait pelaksanaan pekerjaan, panggilan telepon seakan tak sampai ke tujuan.
Pihak pengelola PT tersebut enggak mengangkat telepon, bungkam seribu bahasa. Kabar yang beredar di kalangan warga dan terhimpun media menyebutkan, alasan di balik sikap angkuh ini tak lepas dari hubungan kekerabatan dengan salah satu pejabat inti di pusat. Ada rasa terlindungi yang membuat mereka seolah kebal terhadap pertanyaan publik.
Yang lebih menyakitkan hati masyarakat adalah bagaimana proses sosialisasi dan perlakuan terhadap warga setempat berlangsung.
Saat momen penting sosialisasi seharusnya dilakukan untuk mendengar aspirasi warga, justru pejabat yang bertanggung jawab di lokasi malah menghilang ke tempat hiburan karaoke.
Warga yang seharusnya menjadi tuan rumah dalam pembangunan di wilayahnya, malah diposisikan sebagai penonton bisu yang tak dihargai.
Bukan hanya itu, rasa keadilan pun seolah digembok. Tanah milik warga yang digunakan untuk mengangkut material berat tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak sedikitpun.
Padahal jalan atau lahan tersebut pasti mengalami kerusakan yang mengganggu kenyamanan warga sehari-hari.
Ironisnya, saat media turun ke lokasi untuk meliput dan memantau jalannya pembangunan selama lima minggu berturut-turut, nilai yang diberikan sebagai imbalan jauh dari kata layak hanya Rp17juta. Angka yang tak sebanding dengan waktu, tenaga, dan risiko yang diambil.
Kisah ini menjadi cermin pahit, proyek yang didanai uang rakyat, berjalan dengan cara yang tak berpihak pada rakyat. Keengganan berkomunikasi, pemborosan waktu pejabat, eksploitasi lahan warga tanpa ganti rugi, hingga nilai penghargaan yang memelas semuanya mengarah pada satu pertanyaan besar: Di mana akuntabilitas dan rasa hormat terhadap warga Desa Bulu?
Masyarakat berhak tahu, berhak diperlakukan dengan hormat, dan berhak mendapatkan kejelasan dari siapa pun yang mengelola uang negara, terlepas dari hubungan kekerabatan apa pun yang dimilikinya.
