ProKontra, Bojonegoro – Pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan publik. Proyek pembangunan drainase beton (u-ditch) di Trucuk, yang dibiayai dengan anggaran dari APBD 2025, kini menuai kritik tajam dari warga dan para ahli konstruksi. Sabtu (3/1/2026)
Dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai standar teknis dan minimnya transparansi menjadi sorotan utama.
Transparansi yang Hilang : Proyek Tanpa Identitas
Salah satu kewajiban utama dalam proyek pemerintah adalah keterbukaan informasi kepada publik. Namun, pantauan langsung di lapangan pada 22 Desember 2025 menunjukkan bahwa proyek ini tidak memasang papan nama proyek yang memuat informasi penting seperti identitas pelaksana, volume pekerjaan, dan nilai anggaran. Padahal, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tegas mengatur kewajiban tersebut.
Ketiadaan papan nama proyek ini menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut sengaja dibuat tanpa transparansi, sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi penggunaan dana publik.
Seorang warga Trucuk yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya, sebagai warga masyarakat merasa dipaksa buta akan proyek yang tak transparan tersebut.
“Kami merasa dipaksa buta. Kami tidak tahu berapa anggaran yang digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini,” jelasnya.
Kualitas Pengerjaan yang Dipertanyakan: Ancaman Kegagalan Fungsi Drainase
Selain masalah administrasi, kualitas fisik proyek juga menjadi perhatian serius. Beton u-ditch yang dipasang terlihat tidak rata dan tidak mengikuti perhitungan elevasi yang tepat. Kondisi ini menyebabkan saluran drainase tampak zigzag dan tidak sejajar, yang berpotensi menghambat aliran air.
Pakar konstruksi AD menjelaskan, Ketidakrataan elevasi ini adalah cacat fatal yang dapat menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar, endapan menumpuk, dan struktur mudah ambles
“Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa depan,” tuturnya.
Ketidakrapian pengerjaan ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari konsultan pengawas dan dinas terkait.
Dugaan kuat bahwa pengawas lapangan tidak menjalankan tugasnya secara optimal atau bahkan menutup mata atas pengerjaan yang tidak sesuai standar semakin menguat.
Profesionalisme dan Akuntabilitas yang Dipertaruhkan
Hingga saat ini, kontraktor pelaksana proyek belum dapat dikonfirmasi dan terkesan menghindar dari tanggung jawab.
Minimnya komunikasi dan keterbukaan menambah kecurigaan akan kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik yang sangat besar.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro didesak untuk segera melakukan audit teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana proyek.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak terbuang sia-sia dan infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi sesuai tujuan.
Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat
Warga Trucuk tidak hanya membutuhkan drainase sebagai struktur fisik, tetapi juga mengharapkan fungsi drainase yang optimal untuk mencegah banjir dan kerusakan lahan pertanian.
Kegagalan dalam pengerjaan proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan.
Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek publik menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Proyek infrastruktur yang transparan dan berkualitas tinggi akan memberikan manfaat jangka panjang yang nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
